Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) Pada PTN

.

.

A. Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Penyelenggaraan SPIP harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipprinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Terintegrasi).

.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

.

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PTN adalah penerapan SPIP (meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan yang telah diselengarakan oleh PTN dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

.

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada PTN adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup PTN yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

.

a. Perencanaan

.

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

.

b. Kapabilitas

.

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

.

1) Kepemimpinan

.

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan PTN terkait penerapan manajemen risiko;

.

2) Kebijakan manajemen risiko

.

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

.

3) Sumber Daya Manusia

.

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

.

4) Kemitraan

.

Kemitraan terkait dengan bagaimana PTN mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

.

5) Proses pengelolaan risiko

.

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan PTN dalam pengelolaan risiko.

.

c. Hasil

.

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan PTN. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

.

1) Aktivitas Penanganan Risiko

.

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh PTN;

.

2) Outcome

.

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan PTN.

.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

.

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.

.

Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

.

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

.

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

.

  1) Kapasitas

.

mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.

.

2) Kompetensi

.

merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

.

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satukesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

.

1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.

.

2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

.

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

.

1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah– langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;

.

2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

.

.

.

B. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

.

1. Ruang Lingkup Penilaian

.

Ruang lingkup penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

.

a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;

b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan

c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

.

2. Komponen Penilaian

.

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

.

a. Kualitas Penetapan Tujuan

.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

.

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh PTN telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi perencanaannya.

.

b. Penyelenggaraan Struktur dan Proses

.

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masingmasing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

.

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK

.

c. Pencapaian Tujuan

.

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada PTN yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang– undangan.

.

1) Kegiatan yang efektif dan efisien

.

dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi.

.

2) Keandalan pelaporan keuangan

.

dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan.

.

3) Pengamanan aset negara

.

dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.

.

4) Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

.

dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.

.

.

.

Gambar 1 Kerangka Penilaian SPIP Terintegrasi

.

.

Sumber : BPKP, 2022.

.

.

.

3. Pembobotan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi

.

Penentuan skor penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan melakukan pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK sebagai berikut:

.

.

Tabe